Jakarta, CNBC Indonesia - Putra Bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep telah bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal ini cukup mengejutkan publik, mengingat ayahnya bukanlah seorang kader PSI, melainkan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Kaesang sendiri mendaftar ke PSI sekira satu minggu lalu. Namun penyerahkan KTA baru dilakukan pada Sabtu (23/9/2023), usai PSI mengunggah video sosok pria yang disebut mawar. DPP PSI secara simbolis menyerahkan Friendship Card atau Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI di kediaman Kaesang di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.
Sebagai catatan, jejak yang ditempuh Kaesang ini berbeda dengan ayahnya Jokowi yang memantapkan hati bergabung PDI-P 2004 silam. Setahun setelahnya Jokowi maju sebagai Walikota Solo tahun 2005 bersama FX Hadi Rudyatmo.
Kaesang mengungkapkan alasan dirinya bergabung dengan partai tersebut karena memiliki kesamaan visi dan misi.
"Kami kebetulan punya kesamaan dan keinginan, kami ingin anak-anak muda bisa lebih terlibat di sektor publik," kata Kaesang mengutip detikJateng, Sabtu (23/9/2023).
Menurutnya, Ia ingin anak muda menjadi objek yang aktif dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan tahun 2024 mendatang. Kaesang mengungkapkan, pemilu juga menyangkut masa depan anak muda Indonesia.
"Apalagi di Pemilu, anak muda dijadikan sebagai objek pasif, kita mau mereka jadi objek aktif. Mau gimanapun masa depan Indonesia itu untuk anak muda Indonesia," tuturnya.
"Saya lihat PSI partai yang bagus, diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, punya kompetensi juga. Yang terpenting mereka punya semangat untuk mebuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma sayangnya mereka nggak masuk Senayan," ujarnya
Menanggapi perbedaan partai antara ayah dan anak, dilansir dari CNN Indonesia, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Djarot Saiful Hidayat menjelaskan aturan di internal partainya soal larangan keluarga inti kader berbeda partai.
Menurutnya, keluarga inti termasuk suami/istri maupun anak yang masih dalam tanggungan. Sementara itu, Djarot menilai Kaesang bukan lagi merupakan anak dalam tanggungan sehingga pihaknya tidak akan melarang jika Kaesang bergabung dengan partai lain.
Bukan hanya Kaesang dan Jokowi yang mengemban partai yang berbeda, namun pasangan ayah dan anak berikut ini juga memilih jalan politik yang berbeda.
Fathan dan Tifatul Sembiring
Anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring bersama dengan anaknya yakni Fathan Sembiring pernah berada di partai yang sama. Namun per Januari 2022, Fathan memutuskan untuk mengundurkan diri dari PKS.
Kisruh antar ayah dan anak ini muncul saat Tifatul bicara soal polemik 'jin buang anak' dan kemudian mengklarifikasi pernyataannya. Meski sudah mengklarifikasi, pernyataan awal Tifatul tetap mendapat kritik keras dari anaknya sendiri, Fathan Sembiring.
Kritik itu dilontarkan Fathan melalui status Facebooknya. Dia meminta ayahnya diam dan tidak membuat keisengan-keisengan.
Dilansir dari detik.com, dia mengatakan lontaran-lontaran seperti 'jin buang anak' memang tak jadi masalah di era generasi ayahnya. Namun, menurutnya, Tifatul lupa bahwa sekarang sudah berbeda zaman.
Mumtaz dan Amien Rais
Mumtaz Rais yang merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) dan anak dari Amien Rais yang merupakan pendiri Partai Ummat memilih kendaraan politik yang berbeda. Meskipun sebelumnya, Amien Rais merupakan politisi dari PAN bahkan memegang posisi strategis di PAN.
Amien Rais pada akhirnya keluar dari PAN dan mendirikan partai Ummat pada 2021. Kendati demikian, Mumtaz tetap tercatat sebagai politisi PAN, bahkan sempat berkantor di Senayan periode 2009-2014. Kini, Mumtaz menjabat sebagai salah satu ketua DPP PAN.
Rizki dan Dimyati Natakusumah
Rizki merupakan politisi dari Partai Demokrat dan menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 ini juga anak dari politisi Achmad Dimyati Natakusumah yang merupakan anggota komisi III DPR RI dari fraksi PKS.
Sebelum berlabuh ke PKS, Dimyati sempat menjadi politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjabat sebagai sekjen kubu Djan Faridz. Bahkan pada saat itu, ia mengalami kesulitan meraup suara di PKS lantaran orang-orang sudah mengenalnya sebagai kader PPP.
Presiden Soeharto, Tommy Soeharto, dan Titiek Soeharto
Suharto yang merupakan Presiden Indonesia ke-2 adalah salah satu pendiri dari Partai Golongan Karya (Golkar). Ia bersama dengan Suhardiman mendirikan Golkar pada 20 Oktober 1964. Bersama dengan partai ini, Presiden Soeharto melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun pada masa pemerintahan orde baru. Kendati demikian, Soeharto tidak pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Tommy Soeharto yang merupakan anak dari Presiden Soeharto justru merapat ke Partai Swara Indonesia (Parsindo). Tommy Soeharto diketahui kehilangan Partai Berkarya. Kepengurusan Partai Berkarya pecah dan legitimasinya kini dikantongi oleh Muchdi PR.
Namun, ternyata asa politik Tommy tak pupus. Tommy merapat ke Parsindo yang kini dipimpin Jusuf Rizal, Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)
Sementara Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto kembali bertarung memperebutkan kursi DPR RI lewat Partai Gerindra. Ia tercatat sebagai bakal caleg Partai Gerindra untuk Dapil DI Yogyakarta.
CNBC INDONESIA RESEARCH
Jakarta, CNBC Indonesia - Putra Bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep telah bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal ini cukup mengejutkan publik, mengingat ayahnya bukanlah seorang kader PSI, melainkan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Kaesang sendiri mendaftar ke PSI sekira satu minggu lalu. Namun penyerahkan KTA baru dilakukan pada Sabtu (23/9/2023), usai PSI mengunggah video sosok pria yang disebut mawar. DPP PSI secara simbolis menyerahkan Friendship Card atau Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI di kediaman Kaesang di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.
Sebagai catatan, jejak yang ditempuh Kaesang ini berbeda dengan ayahnya Jokowi yang memantapkan hati bergabung PDI-P 2004 silam. Setahun setelahnya Jokowi maju sebagai Walikota Solo tahun 2005 bersama FX Hadi Rudyatmo.
Kaesang mengungkapkan alasan dirinya bergabung dengan partai tersebut karena memiliki kesamaan visi dan misi.
"Kami kebetulan punya kesamaan dan keinginan, kami ingin anak-anak muda bisa lebih terlibat di sektor publik," kata Kaesang mengutip detikJateng, Sabtu (23/9/2023).
Menurutnya, Ia ingin anak muda menjadi objek yang aktif dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan tahun 2024 mendatang. Kaesang mengungkapkan, pemilu juga menyangkut masa depan anak muda Indonesia.
"Apalagi di Pemilu, anak muda dijadikan sebagai objek pasif, kita mau mereka jadi objek aktif. Mau gimanapun masa depan Indonesia itu untuk anak muda Indonesia," tuturnya.
"Saya lihat PSI partai yang bagus, diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, punya kompetensi juga. Yang terpenting mereka punya semangat untuk mebuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma sayangnya mereka nggak masuk Senayan," ujarnya
Menanggapi perbedaan partai antara ayah dan anak, dilansir dari CNN Indonesia, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Djarot Saiful Hidayat menjelaskan aturan di internal partainya soal larangan keluarga inti kader berbeda partai.
Menurutnya, keluarga inti termasuk suami/istri maupun anak yang masih dalam tanggungan. Sementara itu, Djarot menilai Kaesang bukan lagi merupakan anak dalam tanggungan sehingga pihaknya tidak akan melarang jika Kaesang bergabung dengan partai lain.
Bukan hanya Kaesang dan Jokowi yang mengemban partai yang berbeda, namun pasangan ayah dan anak berikut ini juga memilih jalan politik yang berbeda.
Fathan dan Tifatul Sembiring
Anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring bersama dengan anaknya yakni Fathan Sembiring pernah berada di partai yang sama. Namun per Januari 2022, Fathan memutuskan untuk mengundurkan diri dari PKS.
Kisruh antar ayah dan anak ini muncul saat Tifatul bicara soal polemik 'jin buang anak' dan kemudian mengklarifikasi pernyataannya. Meski sudah mengklarifikasi, pernyataan awal Tifatul tetap mendapat kritik keras dari anaknya sendiri, Fathan Sembiring.
Kritik itu dilontarkan Fathan melalui status Facebooknya. Dia meminta ayahnya diam dan tidak membuat keisengan-keisengan.
Dilansir dari detik.com, dia mengatakan lontaran-lontaran seperti 'jin buang anak' memang tak jadi masalah di era generasi ayahnya. Namun, menurutnya, Tifatul lupa bahwa sekarang sudah berbeda zaman.
Mumtaz dan Amien Rais
Mumtaz Rais yang merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) dan anak dari Amien Rais yang merupakan pendiri Partai Ummat memilih kendaraan politik yang berbeda. Meskipun sebelumnya, Amien Rais merupakan politisi dari PAN bahkan memegang posisi strategis di PAN.
Amien Rais pada akhirnya keluar dari PAN dan mendirikan partai Ummat pada 2021. Kendati demikian, Mumtaz tetap tercatat sebagai politisi PAN, bahkan sempat berkantor di Senayan periode 2009-2014. Kini, Mumtaz menjabat sebagai salah satu ketua DPP PAN.
Rizki dan Dimyati Natakusumah
Rizki merupakan politisi dari Partai Demokrat dan menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 ini juga anak dari politisi Achmad Dimyati Natakusumah yang merupakan anggota komisi III DPR RI dari fraksi PKS.
Sebelum berlabuh ke PKS, Dimyati sempat menjadi politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjabat sebagai sekjen kubu Djan Faridz. Bahkan pada saat itu, ia mengalami kesulitan meraup suara di PKS lantaran orang-orang sudah mengenalnya sebagai kader PPP.
Presiden Soeharto, Tommy Soeharto, dan Titiek Soeharto
Suharto yang merupakan Presiden Indonesia ke-2 adalah salah satu pendiri dari Partai Golongan Karya (Golkar). Ia bersama dengan Suhardiman mendirikan Golkar pada 20 Oktober 1964. Bersama dengan partai ini, Presiden Soeharto melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun pada masa pemerintahan orde baru. Kendati demikian, Soeharto tidak pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Tommy Soeharto yang merupakan anak dari Presiden Soeharto justru merapat ke Partai Swara Indonesia (Parsindo). Tommy Soeharto diketahui kehilangan Partai Berkarya. Kepengurusan Partai Berkarya pecah dan legitimasinya kini dikantongi oleh Muchdi PR.
Namun, ternyata asa politik Tommy tak pupus. Tommy merapat ke Parsindo yang kini dipimpin Jusuf Rizal, Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)
Sementara Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto kembali bertarung memperebutkan kursi DPR RI lewat Partai Gerindra. Ia tercatat sebagai bakal caleg Partai Gerindra untuk Dapil DI Yogyakarta.
CNBC INDONESIA RESEARCH
Suara.com - Keputusan Kaesang pangarep bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) cukup mengagetkan publik. Sebab Kaesang diketahui merupakan putra bungsu dari Prisiden Joko Widodo atau Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan.
Karena itulah awalnya banyak yang mengira Kaesang juga akan berlabuh di PDIP, seperti kakaknya Gibran Rakabuming. Namun Kaesang memilih menjadi kader PSI dan telah menerima kartu tanda anggota dari DPP PSI pada Sabtu (23/9/2023) lalu.
Menurut Kaesang, PSI merupakan partai bagus yang diisi oleh anak-anam muda berintegritas. Ia juga memandang bahwa kader PSI yang didominasi anak muda memiliki semangat untuk membawa Indonesia lebih maju. Kekurangannya, kata Kaesang, hanyalah PSI belum bisa menembus Senayan.
Terlepas dari itu, trrnyata perbedaan pilihan politik antara ayah dan anak di Indonesia bukan hanya Kaesang dengan Jokowi. Dalam rentang sejarah perpolitikan Indonesia, pernah ada pasangan ayah dan anak lainnya yang berlabuh di dua partai politik yang berbeda.
Baca Juga: Kaesang Pilih PSI, Politisi PDIP Langsung Ungkit Jasa Partai: Kita Sudah Berikan Segalanya untuk Keluarga Jokowi
Siapa sajakah mereka? Berikut ulasannya.
Mumtaz Rais dan Amien Rais
Awalnya Amien Rais merupakan pendiri dari Partai Amanat Nasional (PAN) pasca reformasi Indonesia pada 1998 lalu.
Jejaknya lalu diikuti dengan salah satu anaknya, yakni Mumtaz Rais yang turun bergabung dengan PAN hingga kini.
Namun akhirnya Amien Rais hengkang dari PAN dan mendirikan partai baru yakni Partai Ummat pada 2021. Sementara Mumtas Rais tetap bertahan di PAN.
Baca Juga: Gibran Pelit Bicara Saat Ditodong Soal Kaesang Jadi Ketum PSI
Rizki dan Dimyati Natakusumah
Rizki dikenal sebagai salah satu politisi dari Partai Demokrat. Kini ia juga menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.
Namun jalan politik yang ia pilih berbeda dengan sang ayah Achmad Dimyati Natakusumah yang merupakan salah satu kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan duduk di Komisi III DPR RI.
Sebelum bergabung dengan PKS, Dimyati merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan sempat menjabat sebagai Sekjen PPP kubu Djan Faridz.
Karena lebih dulu dikenal sebagai politikus PPP, Dimyati sempat kesulitan meraup suara di PKS, karena orang-orang lebih mengenalnya sebagai kader partai berlambang Kakbah itu.
Soeharto dan anak-anaknya
Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto merupakan salah dari pendiri Golongan Karya (Golkar) yang merupakan cikal bakal Partai Golkar saat ini.
Meski tak pernah menjadi Ketua Golkar, Soeharto berhasil melanggengkan kekuasaannya sebagai presiden Indonesia selama 32 tahun.
Anak-anak Soeharto beberapa juga ada yang ikut aktif berpolitik. Di antaranya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dan Siti Hediati atau Titiek Soeharto.
Tommy Soeharto pernah bergabung dengan Partai Golkar, namun kini justru merapat ke Partai Swara Indonesia (Parsindo).
Ia juga pernah mendirikan Partai Berkarya, namun kepengurusannya pecah dan kini legitimasi Partai Berkarya dipegang oleh Muchdi PR.
Sementara Titiek Soeharto kini bergabung dengan Partai Gerindra dan memperebutkan kursi DPR RI dari Dapil DI Yogyakarta.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik yang berasal dari berbagai spektrum ideologi. Beberapa partai yang ikut serta dalam pemilu ini antara lain: Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan masih banyak lagi.
1. Partai Indonesia Baru
2. Partai Kristen Nasional Indonesia
3. Partai Nasional Indonesia
4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia
5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
6. Partai Ummat Islam
7. Partai Kebangkitan Ummat
8. Partai Masyumi Baru
9. Partai Persatuan Pembangunan
10. Partai Syarikat Islam Indonesia
11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12. Partai Abul Yatama
13. Partai Kebangsaan Merdeka
14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa
15. Partai Amanat Nasional
16. Partai Rakyat Demokratik
17. Partai Syarikat Islam Indonesia
18. Partai Katolik Demokrat
19. Partai Pilihan Rakyat
20. Partai Rakyat Indonesia
21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
22. Partai Bulan Bintang
23. Partai Solidaritas Pekerja
25. Partai Nahdlatul Ummat
26. Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis
27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
29. Partai Islam Demokrat
30. Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen
31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak
32. Partai Demokrasi Indonesia
33. Partai Golongan Karya
35. Partai Kebangkitan Bangsa
36. Partai Uni Demokrasi Indonesia
37. Partai Buruh Nasional
38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
39. Partai Daulat Rakyat
40. Partai Cinta Damai
41. Partai Keadilan dan Persatuan
42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
43. Partai Nasional Bangsa Indonesia
44. Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia
45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
46. Partai Nasional Demokrat
47. Partai Ummat Muslimin Indonesia
48. Partai Pekerja Indonesia
Pada era kekuasaan Orde Baru, Partai Golkar mendominasi dengan kemenangan mutlak sepanjang era tersebut. Namun setelah runtuhnya kekuasaan tersebut pasca gelombang reformasi perolehan suara partai ini cenderung tergerus. Pada Pemilu 1971 merupakan kemenangan Partai Golkar yang menjadi langkah awal bagaimana partai ini medominasi hasil pemilu serta berlanjut pada lima pemilu selanjutnya di era Orde Baru.
Kemenangan dalam lima pemilu ini karena adanya dukungan oleh tiga pilar utama, yakni militer, birokrasi, dan teknokrat. Kondisi tersebut menjadikan Golkar sebagai The Ruling Party, pada Pemulu 1977 Golkar memperoleh 62,1 persen suara, Pemilu 1982 meraih 63,9 persen suara, Pemilu 1987 mencapai 73,1 persen serta Pemilu 1992 meraih 68,1 persen. Partai Golkar saat dibawah kepemimpinan Harmoko yang merupakan tokoh sipil pertama memperoleh suara tertinggi sepanjang pemilu. Pada Pemilu 1997, Golkar memperoleh 74,5 persen suara, bahkan di beberapa wilayah luar Jawa perolehan suara mencapai 90 persen.
Pada babak baru Partai Golkar setelah era Orde Baru banyak pihak yang memprediksi partai ini akan habis bersama masa tersebut karena Golkar berdiri atas kekuasaan Soeharto saat itu. Namun hingga saat ini terbukti partai ini mampu bertahan sebagai salah satu partai besar. Terbukti setelah era reformasi pada Pemilu 1999 partai ini berada diurutan kedua setelah PDI Perjuangan dengan perolehan suara 22,4 persen. Umar Ibnu Alkhatab (dalam Partai Politik 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa, Penerbit Buku Kompas, 2016 halaman 125) menjelaskan bahwa bertahannya Golkar di Pemilu 1999 tidak lepas dari pembaruan yang dilakukan Golkar dengan paradigma baru, yaitu menciptakan kultur politik baru yang demokratis dan egaliter dengan berupaya memutus hubungan dengan sejarah gelap pada era Orde Baru.
Wilayah-wilayah yang menyumbang suara Partai Golkar pada Pemilu 1999, yakni Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah luar Jawa dengan sumbangan suara terbanyak sebesar 2,4 juta, setelah itu Jawa Barat dengan sumbangan suara 5,4 juta dan Jawa Timur 2,5 juta suara. Di Pulau Sumatera, pada wilayah Provinsi Sumatera Utara menjadi penyumbang terbesar yakni sebanyak 1,1 juta suara.
Pada Pemilu 1999 mulai terjadi perubahan politik dan konflik di dalam tubuh partai ini. Perpecahan yang terjadi yakni satu per satu kadernya memisahkan diri dan membentuk parpol baru seperti Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai MKGR, Partai Karya Peduli Bangsa, serta Partai Patriot Pancasila. Terdapat tiga parpol yang pendirinya merupakan mantah elite partai Golkar, yakni Partai Nasdem, Hanura, serta Gerindra.
Pada Pemilu 2004, konsolidasi dan repoisi Golkar dengan paradigma baru berhasil mengembalikan kemenangan Golkar. Walaupun perolehan suara partai ini menurun menjadi 21,6 persen, namun penguasaan wilayah oleh Partai Golkar lebih luas cakupannya dibandingkan PDI Perjuangan. Sebanyak 27 provinsi dari 33 provinsi yang ada menjadi wilayah genggaman Golkar.
Wilayah kekuasaan Golkar meningkat tajam pada tingkat kabupaten/kota jika dibandingkan dengan Pemilu 1999. Dari 440 kabupaten/kota 61,6 persen (271 kabupaten/kota) menyumbang untuk kemenangan Golkar pada 2004 meningkat 36,4 persen dibanding pemilu sebelumnya. Basis massa Golkar sebagian besar (88,6 persen) berada diluar Pulau Jawa yang tersebar di 240 kabupaten/kota. Provinsi Sulsel merupakan wilayah hampir seluruh kawasannya menjadi penyumbang suara terbesar ke empat bagi SBY-JK dalam pemilihan presiden putaran kedua. Di Pulau Jawa Golkar hanya mempertahankan suara di 31 kabupaten/kota.
Pada Pemilu Presiden 2004, Partai Golkar mencalonkan pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid, di sisi lain Jusuf Kalla selaku pengusaha dan fungsionaris Golkar berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat. Hal tersebut merupakan awal dari perpecahan di dalam tubuh Golkar. Kubu terbagi menjadi dua yakni kubu Akbar Tandjung yang mendukung Wiranto dan kubu Jusuf Kalla yang berduet dengan SBY. Hasil dari putaran pertama Pilpres 2004 menempatkan Susilo Bambang Yudhoyono –Jusuf Kalla pada urutan pertama dengan perolehan sebanyak 39,8 juta suara (33,574 persen) dan pasangan dukungan Golkar Wiranto-Salahuddin Wahid berada di urutan ketiga dengan perolehan suara 26,28 juta suara (22,154 persen). Pasangan dua teratas yakni SBY-JK dan Megawati Soekarnoputri-K.H. Hasyim Muzadi lolos untuk putaran kedua.
Perpecahan Partai Golkar semakin memanas ketika Jusuf Kalla dibebastugaskan sebagai Penasihat DPP Partai Golkar serta sembilan pengurus Partai Golkar dipecat sementara sebagai anggota maupun pengurus. Alasan pemecatan tersebut adalah karena Jusuf Kalla bersama sembilan fungsionaris lainnya dianggap telah melakukan berbagai gerakan secara sengaja, sistematis, dan terencana untuk tidak mematuhi keputusan rapat pimpinan partai. Pemecatan tersebut merupakan kali pertama sepanjang sejarah perjalan partai ini. Menurut Fahmi Idris, pemecatan ini cukup fenomenal karena sejak berdiri tahun 1964 dalam bentuk Sekber Golkar belum pernah ada pemecatan massal seperti itu. Menurut Idris, ini merupakan wujud kepanikan pengurus dan patut dipertanyakan dari segi kesetiakawanan (Kompas, 16 September 2004).
Pada putaran kedua pemilihan presiden, kubu Akbar Tandjung mendukung pasangan Megawati-K.H. Hasyim Muzadi sementara Jusuf Kalla terus melenggang dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Hasil akhir Pilpres 2004 dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Kemenang tersebut kemudian menjadi arus balik Jusuf Kalla di dalam tubuh partai Golkar.
Pada Munas VII Partai Golkar di Bali tanggal 16-19 Desember 2004, Jusuf Kalla berhasil mengalahkan Akbar Tandjung dalam perebutan jabatan Ketua Umum Golkar periode 2004-2009. Kemenangan tersebut mengukuhan bahwa penguasa dan pengusaha kini mendominasi Partai Golkar sekaligus semakin menguatkan wajah Golkar yang selalu menempel dengan kekuasaan.
Golkar terbukti mampu memanfaatkan dukungan basis massa yang sebagian besar ada di pedesaan dan di luar Pulau Jawa dengan berbagai isu yang lebih dekat dengan kultur politik lokal. Walaupun sering kali bersifat transaksional, seperti isu pembangunan fisik desa, dukungan bagi Golkar dari pemilih pedesaan terbukti menopang tegaknya partai ini yang mulai goyah di kawasan perkotaan. Pada ajang parlemen, Golkar ditopang dengan 120 kursi pada Pemilu 1999 dan 127 kursi pada hasil Pemilu 2004 serta beberapa menteri di dalam kabinet, sudah memberi amunisi yang cukup bagi Golkar untuk menaikan daya tawar dan menghalangi pembaruan-pembaruan politik yang mungkin bisa merugikannya.
Dalam tiga pemilu terakhir tercatat bahwa kantong-kantong suara Partai Golkar lebih banyak berasal dari wilayah luar Jawa. Dari perbandingan persentase suara nasional dibandingkan persentase perolehan suara di tingkat provinsi dapat diketahui pasokan suara paling besar dari partai ini berasal dari luar Jawa. Pada Pemilu 1999 Partai Golkar secara nasional meraih 22,4 persen. Sebanyak 17 provinsi tercatat perolehan suaranya berada diatas persentase suara nasional. Di Sulawesi tercatat rata-rata mendapatkan suara di atas 50 persen lebih. Pada Pemilu 2004 tidak jauh berbeda dengan Pemilu 1999 meskipun mengalami penurunan dengan raihan suara Golkar secara nasional mencapai 21,6 persen. Sulawesi menjadi pemasok terbesar karena wilayah ini mampu mendulang suara melebihi persentase suara nasional. Walaupun suara nasional turun, penetrasi kantong-kantong suara Golkar bertambah. Pada Pemilu 2004, provinsi raihan suara yang melebihi persentase nasional bisa bertambah menjadi 18 provinsi jika sebelumnya di Pemilu ada 17 provinsi.
Pada Pemilu 2009, partai ini mengalami penurunan perolehan suara yang cukup signifikan yang hanya mencapai 14,5 persen. Namun penetrasi kantong penguasaan wilayah kembali bertambah dengan perolehan suara melebihi persentase suara nasional di 22 provinsi. Sulawesi masih masuk dalam penyumbang terbesar suara karena raihannya melebihi persentase suara nasional. Meningkatnya suara dibeberapa provinsi, seperti Sulawesi Selatan tidak lepas dari sosok Jusuf Kalla yang merupakan putra daerah dari wilayah tersebut.
Pemilu 2014 merupakan momentum bagi Partai Golkar untuk tetap berada di papan atas kancah politik nasional. Golkar menempati posisi kedua teratas setelah PDI Perjuangan. Perolehan suara partai ini sebesar 14,7 persen yang setara dengan 18,4 juta suara dan menempatkan 91 kadernya di kursi DPR. Pemilu ini merupakan satu-satunya menjadikan suara Golkar mengalami peningkatan.
Sebelumnya, Partai Golkar selalu mengalami penurunan suara sejak 1999 hingga 2009 meskipun tetap bertahan sebagai partai papan atas. Namun, peningkatan suara yang terjadi tidak dapat menghantarkan partai ini untuk mencalonkan Aburizal Bakrie menjadi calon presiden. Golkar kemudian memutuskan untuk mendukung pasang Prabowo-Hatta Rajasa yang merupakan calon usungan Partai Gerindra, PKS, PPP, dan PAN. Di sisi lain, pada Pilpres 2014 Jusuf Kalla yang merupakan kader dan sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar diangkat menjadi calon wakil presiden berpasangan bersama capres Joko Widodo.
Pada karakter pemilih, Partai Golkar selama Pemilu 2009 dan 2014, pendukungnya cenderung penduduk desa. Partai ini konsisten dengan basis pendukungnya di luar Jawa dalam dua pemilu terakhir. Pada Pemilu 2014, Partai Golkar memperoleh peningkatan dukungan dari pendukung yang berada di wilayah perkotaan dan di Pulau Jawa.
Pada segi demografi, partai ini telah lama diminati oleh pemilih usia 35 tahun keatas. Namun, pada Pemilu 2014 ada peningkatan persentase pemilih yang berusia 17-35 tahun. Partai ini pun dominan dengan dukungan pemilih yang bersuku selain Jawa. Sebagai partai nasionalis, Golkar cukup diminati oleh pemilih yang beragama selain Islam dengan persentase pemilih non-Muslim Golkar tiga persen lebih besar daripada persentase pemilih non-Muslim nasional.
Partai Golkar cenderung didukung secara merata oleh pemilih mulai dari tingkat pendidikan rendah hingga pendidikan tinggi serta kelas ekonomi bawah sampai atas.pada Pemilu 2009, mayoritas pendukung Golkar berprofesi sebagai wirausaha. Akan tetapi, pada Pemilu 2014, pemilih partai ini meningkat signifikan dari kalangan pelajar dan mahasiswa, aparat negara, serta pegawai swasta.
Sejumlah kader Partai Golkar membawa berkas pendaftaran Pemilu 2019 untuk diperiksa kelengkapannya di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (15/10/2017).
